Network
Baca Juga: Blackpearl Kelan Beach, Sensasi Nikmati Seafood Bersanding Senja dan View Laut yang Indah
“Saya kan marah, kenapa persoalan desa harus diselesaikan di sana. Kan kita di desa selesaikan dulu, baru ke situ," tukasnya. Dari pertemuan itu pihak BPN menyarankan menggelar pertemuan di desa, tapi tak digubris desa adat dan dinas.
Ujung-ujungnya, kini di atas lahan reklamasi yang sudah mendirikan pondasi bangunan yang diperkirakan akan dimanfaatkan oleh investor sebagai restoran seluas 3.000 meter per segi atau 30 are.
Diketahui akan ada bangunan di atas lahan reklamasi tersebut, barulah pihak desa adat sadar dan juga sempat meminta bantuan dari Forum Peduli Lingkungan Desa Pererenan, padahal dari awal proyek penataan pantai ini tidak pernah mau direspon.
Baca Juga: 5 Glamping Murah di Kintamani dengan View Terbaik Gunung Batur, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Baca Juga: 5 Penginapan Murah Sekitar Jalan Raya Ubud, Harga Mulai Rp100 Ribuan
Di bagian lain I Wayan Madia, sebagai tokoh masyarakat Desa Pererenan, juga secara terang-terangan menyebutkan dari BPN Badung belum pernah mengeluarkan sertifikat lahan timbul atau reklamasi hasil pengurugan Sungai Surungan dari proyek penataan Pantai Lima.
Sepengetahuannya lahan seluas kurang lebih 60 are tersebut, sudah ada yang penah memohonkan sertifikat yang diduga dilakukan oleh oknum dari Desa Pererenan bersama pihak investor.
Namun janggalnya pemohon ingin agar lahan tesebut dipecah menjadi empat sertifikat.
“Saya tanyakan ke BPN kenapa dalam satu hamparan luas tanah timbul itu mau dipecah menjadi 4 sertifikat? Ini kan satu hamparan kok mau dipecah? Tolong diberikan penjelasan. Namun sampai sekarang pun tidak pernah diberikan jawaban,” paparnnya.
