Bali.pikiran-rakyat.com - Ada yang menarik terkait pengaduan dari Dewi Supriani alias Anik Yahya melalui Great Lawyer kepada Dewan Pers.
Hal ini tak lepas dari pemberitaan di media online Mediacmn .com. Hasil dari klarifikasi keduabelah pihak di Bali, Dewan Pers menyatakan kasus ini tidak bisa diselesaikan sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Lho ada apa? Berdasar surat resmi Dewan Pers yang ditandatangani Ninik Rahayu tertanggal 5 Juni 2024 di Jakarta dengan tembusan kepada Sdri. Dewi Supriani alias Anik Yahya (melalui kuasa hukum advokat Great Lawyer); dan Sdr. I Putu Suardana Direktur Pemberitaan mediacmn. com di Bali.
Baca Juga: Jelang Lawan Filiphina, Persebaya kirim Pesan untuk Ernando Ari di Timnas Indonesia
Baca Juga: Dekat Pelabuhan Gilimanuk Bali, Pantai yang Masih Terjaga Ini Surga Bagi Para Pemancing
Dijelaskan bahwa Dewan Pers menerima pengaduan Sdri. Dewi Supriani alias Anik Yahya, melalui kuasa hukum Great Lawyer (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 2 Mei 2024, terhadap media siber mediacmn. com (selanjutnya disebut Teradu).
Hal ini terkait berita berjudul “Seakan Menjajah, Investor ini masuk Kabupaten Jembrana Diduga Caplok Sempadan Sungai” (https://mediacmn .com/seakan -menjajah-investor-ini-masukkabupaten-jembrana-diduga-caplok-sempadan-sungai/), diunggah pada tanggal 11 April 2024.
Dalam penjelasannya pengadu menyatakan bahwa judul berita itu sangat tendensius dan provokatif dan tidak didukung oleh keterangan narasumber dalam berita. Pun, judulnya merupakan pelampiasan kemarahan penulis berita, yang juga merupakan pemimpin redaksi media teradu, yang diblokir chat WA-ya oleh teradu, setelah berulang kali terjadi chat dari teradu yang mengindikasikan adanya permintaan uang.
Baca Juga: Calvin Verdonk Ramaikan Persaingan di Posisi Bek Kiri Timnas Indonesia
Selain itu, tidak pernah ada konfirmasi langsung kepada Pengadu (pemilik SPBU). Apa yang ditulis teradu dan dimaksud sebagai konfirmasi merupakan chat lama yang bukan upaya konfirmasi. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi dengan pengadu dan teradu di Bali, Rabu 29 Mei 2024.
Pengadu dan teradu hadir.
Dari pertemuan tersebut akhirnya Dewan Pers menemukan empat poin penting. Yakni:
1. Sebelum terbitnya berita yang diadukan, sempat terjadi sejumlah komunikasi antar Pengadu dan Teradu (Pemred sekaligus penulis berita) di luar konteks jurnalistik.
2. Pengadu memblokir akun WA Teradu, pada tanggal 8 April 2024, karena merasa tidak nyaman dan terganggu privasinya oleh isi pesan-pesan Teradu.
3. Teradu menayangkan berita yang diadukan 11 April 2024 (tiga hari setelah WA Teradu diblokir Pengadu).
4. Pengadu bersikeras mengambil langkah hukum dengan mengadukan ke pihak kepolisian karena perilaku Teradu.
Baca Juga: Pantai Jerman, Spot Sunset Terbaik Dekat Kuta dan Bandara Ngurah Rai dengan Pasir Putih Estetik
Demi pelaksanaan fungsi Dewan Pers antara lain “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan bahwa “penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers” sebagaimana disebutkan dalam Kode Etik Jurnalistik maka Dewan Pers, menilai bahwa sengketa media antara Pengadu dan Teradu tidak dapat diselesaikan menggunakan penyelesaian sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab, berita yang diadukan mengindikasikan bukan untuk kepentingan umum. ***