Network
Baca Juga: Terima Paket Ekstasi Dibungkus Kopi Robusta, Aldy Jadi Pesakitan
Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan advokat, di mana BKAI PI akan menjadi lembaga yang mengatur sidang etik terlebih dahulu sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan.
"Jika ada, kami akan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak terkait. Namun jika tidak, kami akan turun untuk membela mereka," terangnya.
Razman Nasution, salah satu pengacara senior yang turut mendukung pembentukan BKAI PI, menyatakan kekecewaannya terhadap organisasi advokat yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi advokat.
Menurutnya, kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi belakangan ini menunjukkan perlunya wadah perlindungan yang independen bagi advokat.
Baca Juga: AWK Keukeh Masih Berkantor di DPD, Begini Pandangan Ahli Hukum Tata Negara Unud
Baca Juga: Hotman Paris Pasti Nggak Bisa Tidur, Alvin Lim Siap Bongkar Isi WA Iqlima Kim Jika
Imunitas bagi seorang advokat merupakan hak yang jelas diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2023. Pasal 16 dalam UU tersebut menyatakan bahwa seorang advokat hanya bertindak sebagai juru bicara dari kliennya, dan bukan sebagai tersangka dalam kasus yang sedang ditangani.
Dengan pembentukan BKAI PI, diharapkan advokat dapat merasa lebih aman dan didukung dalam menjalankan tugas mereka dalam penegakan hukum.
Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak advokat serta mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap profesi advokat di Indonesia. ***
